Selasa, 14 Februari 2012

PENGURANGAN RISIKO BENCANA (DISASTER RISK REDUCTION): PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS

14 Februari 2012
PENGURANGAN RISIKO BENCANA (DISASTER RISK  REDUCTION):
PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS
Oleh: M. Bagus setiawan
NIM: 101910101032

Pendahuluan
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng atau kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia. Penunjaman lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara dengan lempeng Euro-Asia yang bergerak ke selatan menimbulkan jalur gempabumi dan rangkaian gunungapi aktif sepanjang Pulau Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, belok ke utara ke Maluku dan Sulawesi Utara, sejajar dengan jalur penunjaman kedua lempeng.
Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempabumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Apalagi ditambah kerusakan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam  yang tidak terkendali. Frekuensi kejadian bencana dan tingkat kerusakan maupun korban jiwa akan semakin meningkat. 
Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulanan Bencana, yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk tujuan tersebut diatas adalah dengan melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
Seperti kita ketahui bersama, penanggulangan bencana khususnya pengurangan risiko bencana adalah urusan semua orang. Pengurangan risiko bencana bukan hanya urusan salah satu atau kelompok orang, juga bukan hanya urusan salah satu sektor dalam pemerintahan. Pengurangan risiko bencana juga bukan hanya usaha-usaha yang dilakukan saat potensi bencana tersebut ada, tetapi justru dimulai saat pembangunan dilaksanakan. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana menjadi bagian internal dari peri kehidupan masyarakat di tingkat komunitas dalam melaksanakan pembangunan.

Kapasitas Masyarakat Lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana
Kapasitas adalah sumber daya atau kemampuan yang secara alami ada dalam diri, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal ini kapasitas sebagai upaya kesiapan, pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Kapasitas selalu berkaitan erat dengan sumber penghidupan yang dimiliki. Sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan material. Dalam perspektif pengurangan risiko bencana, aspek kapasitas menjadi sesuatu yang penting yang dapat membantu masyarakat di wilayah-wilayah rentan terhadap bencana dapat bertahan atau beradaptasi.
Sebenarnya konsep penanggulangan resiko bencana telah ada dan dipraktekkan oleh masyarakat sendiri sesuai kondisi ancaman yang dihadapi. Ancaman berulang mengajarkan masyarakat untuk selalu waspada akan kemungkinan datang kembali ancaman tersebut, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka.
Upaya–upaya yang di lakukan oleh masyarakat dalam mengurangi risiko bencana di wilayah mereka mulai mengalami hambatan akibat keterbatasan pengetahuan dan perubahan yang terjadi secara cepat. Dapat diringkaskan beberapa langkah kunci untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana berbasis penghidupan masyarakat yang alurnya sebagai berikut:
1.      Meningkatkan kapasitas masyarakat
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan formal atau informal oleh fasilitator masyarakat maupun relawan-relawan desa, dengan menekankan pada beberapa hal: (a) pengenalan konsep dasar pengurangan risiko bencana, (b) pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, (c) pelatihan pengenalan standar minimun dalam situasi darurat, (d) pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, (e) teknis manajemen darurat dan berbagai materi dasar yang dianggap relevan.
2.      Analisa risiko bencana bersama masyarakat pemetaan desa
Untuk memahami apakah secara historis pernah pernah terjadi bencana sebelumnya di wilayah tersebut maka perlu dibuka ingatan sejarah bencana di daerah tersebut. Juga untuk memahami kemungkinan hilangnya aset-aset penghidupan yang dimiliki masyarakat yang berisiko hilang karena potensi bencana yang akan datang. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memahami berbagai berbagai kerentanan yang ada sekarang (maupun sedang diproduksi atau sedang berinkubasi di wilayah tersebut) yang turut berkontribusi pada potensi risiko yang ada atau mungkin akan muncul diwaktu mendatang. Proses ini dilakukan bersama masyarakat yang dalam pertemuan formal dilakukan oleh fasilitator dan secara informal diidentifikasi dalam proses-proses hidup bersama masyarakat .
3.      Dokumen analisis resiko bencana
Semua hasil pengkajian bersama masyarakat, dikumpulkan dan dijadikan dokumen milik masyarakat yang sangat berguna bagi masyarakat untuk menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana tingkat masyarakat sebagai informasi awal untuk memantau pergerakan (ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko di wilayah tersebut pada waktu mendatang), serta berguna sebagai informasi bagi pihak luar yang akan melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Dokumen tersebut dapat dijadikan bahan advokasi yang memiliki legitimasi pengetahuan akar rumput untuk mendorong perubahan di tingkat masyarakat.
4.      Menyusun rencana aksi masyarakat
Rencana disusun bersama sesuai kebutuhan, misalnya menyusun standar pertolongan darurat, menyusun sistem peringatan bahaya, menyusun rencana simulasi dan lain sebagainya sesuai hasil dinamika analisis yang partisipatif bersama masyarakat.
5.      Pelaksanaan rencana aksi masyarakat
Sebelum rencana kegiatan dilaksanakan, rencana yang sudah dibuat disosialisasikan ke tingkat masyarakat untuk diketahui dan ditanggapi. Kegiatan dilakukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, dengan tidak menutup kemungkinan dilakukan perubahan sesuai kebutuhan yang dihadapi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sendiri oleh masyarakat secara swadaya dengan mekanisme yang di bangun oleh mereka sendiri. Dukungan dana dan hal teknis dapat diusahakan dari pihak luar.
6.      Simulasi secara berkala
Simulasi dilakukan terutama di daerah-daerah yang berisiko tinggi. Simulasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan membuat jalur evakuasi yang aman bagi masyarakat ketika akan mengungsi, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan pertolongan pertama gawat darurat, mengorganisir masyarakat dalam pengelolaan tempat pengungsian dan menjadikan simulasi sebagai kegiatan rutin agar masyarakat tidak lengah akan kondisi mereka
7.      Menyusun aturan–aturan pendukung dari desa
Peraturan desa dibuat sebagai dasar untuk memasukkan pengurangan risiko bencana kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

8.      Evaluasi secara berkala untuk melihat kemajuan yang telah di capai
Pembuatan panduan monitoring dan evaluasi yang disepakati bersama untuk mengukur dampak program yang sudah dilakukan dan menjadikan musyawarah pembangunan desa setiap tahun sebagai wadah evaluasi dan perencanaan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat

Pengurangan Risiko Bencana dengan Pelibatan Komunitas Lokal

            Apabila menelaah berbagai bencana belakangan ini, baik di Sumatra Barat mapun di santero tanah air, maka kita melihat betapa pentingnya peranan komunitas terdampak dilibatkan dalam semua siklus penanggulangan bencana, bukan saja pada saat terjadinya bencana tetapi juga masa-masa pra dan pasca bencana.

            Bencana menurut UNISDR, sebuah strategi internasional Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengurus risiko bencana, adalah gangguan serius terhadap komunitas yang melebihi kemampuan komunitas yang terdampak untuk bisa menghadapinya dengan menggunakan sumber daya komunitas itu sendiri. Artinya, bencana seyogyanya disikapi secara serius juga oleh komunitas-komunitas yang rawan terhadap ancaman bencana.
Dalam kaitan ini, maka sebuah upaya yang lazim dikenal sebagai Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) perlu diprioritaskan dalam upaya-upaya pembangunan di daerah-daerah yang rawan bencana. Secara definisi, upaya PRBBK ini adalah sebuah pendekatan yang memperkuat dan mendorong berbagai komunitas di tingkat yang paling kecil dalam mengelola risiko-risiko bencana yang ada.
Sebuah keyakinan yang kerap disuarakan, yaitu “disaster is local” atau bencana adalah sebuah peristiwa lokal, menyebabkan pentingnya upaya PRBBK ini menjadi sebuah pendekatan yang sangat bertumpu pada komunitas lokal. Bantuan dari berbagai pihak eksternal dalam bencana pada kenyataannya lebih bersifat sebagai “support system” bagi komunitas terdampak, sehingga tidak berakibat melemahkan ketahanan dan  pada titik ekstrimnya dapat menghasilkan ketergantungan akut komunitas terhadap bantuan luar pada semua siklus pengelolaan bencana.
Kapasitas komunitas lokal yang kerap diabaikan dalam berbagai implikasi pembangunan masyarakat, haruslah diupayakan untuk ditemukan ulang, diperkuat dan diberdayakan sehingga tidak  bertumpu pada peran aktor-aktor luar (eksternal) seperti pemerintah, LSM nasional dan internasional. Kisah kearifan lokal komunitas terdampak bencana menyajikan mozaik indah yang  memastikan bahwa dalam berbagai kejadian bencana peran masyarakat sangatlah penting.
Untuk melakukan pemberdayaan komunitas ini, maka hal yang paling utama dilakukan adalah komitmen kebijakan dari pemerintah, yang sesuai undang-undang mengamanatkan partisipasi masyarakat. Pada sisi lain, peranan lembaga-lembaga nasional dan internasional haruslah mampu menciptakan komunitas lokal yang berketahanan, yang tidak semata memberikan bantuan karitatif namun harus dapat meningkatkan kapasitas dalam mengelola risiko bencana.
Sinergi serasi antara komitmen kebijakan dan ketepatan sasaran bantuan penguatan merupakan cerminan dari pemberian porsi yang  lebih penuh kepada komunitas lokal bahwa mereka mempunyai hak untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan terhadap bencana dalam situasi dan konteks mereka. Karena bencana adalah lokal, maka menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas di tingkat lokal pulalah yang harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan bencana, di mana aktor utama yang tidak boleh diabaikan adalah komunitas lokal.


Kesimpulan
Pengurangan risiko bencana adalah urusan semua orang yang menjadi bagian internal dari peri kehidupan masyarakat di tingkat komunitas dalam melaksanakan pembangunan. Komunitas lokal yang mempunyai kapasitas dalam pengurangan risiko bencana dianggap penting dan harus dilibatkan untuk penanganan bencana baik pra maupun pasca bencana. Dan kerena upaya–upaya yang di lakukan oleh masyarakat dalam mengurangi risiko bencana di wilayah mereka mulai mengalami hambatan akibat keterbatasan pengetahuan dan perubahan yang terjadi secara cepat, maka dari itu diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana untuk mendukung penghidupan masyarakat di wilayah rawan bencana.